topmetro.news – Ratusan massa yang menamakan diri Forum Mahasiswa Pemuda Sarjana Peduli (Formasi) dan masyarakat yang terdiri dari PC Serikat Nelayan NU Langkat, Banser Langkat, PAC GP Ansor Tanjung Pura, PC PMII Langkat-Binjai, Senat Mahasiswa Langkat, serta perwakilan masyarakat dari tiap desa yang berada di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Langkat, Rabu (15/01/2025) siang.
Unjuk rasa ini dilakukan sebagai aksi protes terkait kerusakan jalan terusan Tapak Kuda yang menghubungkan Desa Pematang Cengal, Desa Pantai Cermin, Desa Kwala Langkat, Desa Kwala Serapuh, Desa Bubun, dan Desa Tapak Kuda yang bertahun-tahun tak pernah mendapatkan perhatian dari Pemkab Langkat.
Warga melakukan aksi sembari membawa sepanduk dan berorasi menyampaikan tuntutan soal jalan rusak dan berdebu di daerah mereka dan meminta perwakilan rakyat agar menerima dan mendengarkan aspirasi nasyarakat sebagai wakil rakyat.
Dalam orasinya Lukman Hakim, yang merupakan perwakilan masyarakat menyatakan, bahwa akibat kondisi jalan yang rusak tersebut, warga dari tiga desa di Kecamatan Tanjung Pura, kesulitan untuk beraktifitas karena kondisi jalan yang rusak.
“Kondisi tersebut juga menyebabkan sejumlah pengendara jatuh dan terluka. Jalan rusak tersebut tidak pernak diperbaiki sejak puluhan tahun lalu. Kami juga telah berulangkali mengajukan permohonan perbaikan jalan, namun tak juga terealisasi,” ujar Lukman Hakim.
Coba Terobos
Meski sejumlah perwakilan anggota DPRD Langkat menemui massa aksi, seperti Riki Safariza dan anggota DPRD lainnya, namun massa nekat mencoba menerobos masuk Gedung DPRD Langkat untuk dapat masuk dan bisa bertemu langsung dengan pimpinan DPRD agar aspirasi yang menjadi permasalahan dapat didengar langsung.
Beruntung sejumlah aparat kepolisian dari Polres Langkat sigap dan bisa menenangkan massa aksi.
Sementara, saat aksi massa berlangsung, Ketua DPRD Langkat Sribana PA sedang melakukan rapat dengan Kadis Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas membahas terkait informasi kelangkaan obat.
Usai hujan reda, Ketua DPRD Langkat Sribana PA didampingi Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Juriah, Riki Safariza dari Fraksi Golkar dan beberapa anggota DPRD lainnya, langsung menemui aksi massa dan langsung membawa massa untuk berdiskusi di Ruang Banggar DPRD Langkat.
Dalam kesempatan itu, Sribana mendengarkan segala tuntutan perwakilan massa aksi terkait kondisi jalan di desa mereka yang benar-benar rusak parah.
“Terimakasih atas kesediaan adik-adik dan bapak-bapak yang telah menyampaikan keluhan ini kepada saya. Saya pun kalau tidak disampaikan seperti ini, saya tidak tahu. Jadi saya sangat berterima kasih pada Yang Maha Kuasa karena sudah memberitahu semua permasalahan ini. Jadi, di sini juga ada teman-teman kami dari Dapil 8 dan Dapil 6 semua ada 8 orang. Nanti 8 orang ini saya mau ajak teman-teman saya, ayo kita bersama realisasikan tuntutan ini,” ujarnya.
“Kemarin mungkin mahasiswa anak-anak kami tidak hadir. Ya kami mohon maaf mungkin ini ke teledoran sekretariat kami. Nanti akan kami perbaiki juga kinerja mereka kembali. Ini salah kami. Jadi kami mohon maaf ya Nak. Tempo hari kami sudah berbicara bersama Dinas PUPR dan kepala desa, bagaimana caranya supaya untuk fasilitas masyarakat ini tercapai. Masyarakat itu bisa menikmati jalan bagus,” terangnya.
Prioritas
Menurut Ketua DPRD Langkat Sribana, pihaknya sudah minta kepada PUPR supaya kondisi jalan tersebut diprioritaskan dan diutamakan.
“Memang kalau mengharapakan dana APBD, jelas tidak cukup. Jadi saya minta kepada Dinas PUPR menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Karena kalau dari anggaran APBD tidak sanggup karena kecil. Jadi kalau anggaran DBH sangar besar bisa mengaspal hotmix sepanjang 1.000 meter. Jadi kemarin saya pertanyakan kemarin sama Dinas PUPR dana pengaspalan yang kalau nggak salah sekitar 14 miliar ini bisa dialihkan ke daerah Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang PUPR belum ada ngabari saya. Kalau masih bisa dialihkan, saya suruh kemarin untuk dalihkan,” paparnya.
Sribana juga akan memperjuangkan agar DBH untuk tahun ini bisa digunakan. “Jadi mari sama-sama kita kita berdoa. Semoga ini tidak hanya berupa harapan. Karena anggaran DBH itu miliaran yang bisa diturunkan untuk infrastruktur masyarakat. Mana tahu ada dapat 30 miliar atau 20 miliar, jadi bisa membangun infrastruktur jalan ke desa adik adik. DBH ini dulu kan pernah dikasih. Jadi saya akan tetap perjuangkan dana dari DBH,” tandasnya.
Sribana sepakat, akan melanjutkan membicarakan permasalahan jalan ini. Tidak ada kata tidak. Besok (Kamis (15/1/2025) pihaknya akan memanggil Dinas PUPR, kepala desa dan PT MP.
“Besok kita panggil Dinas PUPR, kades, PT MP dan camat dan dari mahasiswa juga jam 14.00 WIB. Jadi jam 2 besok (Kamis siang) silakan hadir. Biar kita buat satu bahasa dan satu kata. Kita buat MOU-nya, bahwasanya nanti turun ke lokasi bersama sekda. Jika perlu Pj Bupati langsung. Jadi ini tidak katanya-katanya lagi. Saya nggak mau mendengar istilah ‘katanya’. Jadi, apabila kepala desa atau camat tidak merespon, silakan langsung surati kami, biar kami jembatani,” pungkasnya.
reporter | Rudy Hartono
